Batam, STB – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat fasilitas pengawasan perikanan di Kepulauan Riau untuk meningkatkan pemberantasan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) atau penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara.
Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan 10 kapal pengawas kelas I baru serta perluasan dermaga Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam. Nantinya, pangkalan tersebut akan dikembangkan menjadi pangkalan utama kapal pengawas KKP di wilayah tersebut.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan mengatakan penambahan armada pengawasan harus diimbangi dengan fasilitas dermaga yang memadai agar mampu melayani kapal-kapal berukuran besar yang sedang dibangun.
“Penambahan armada ini tentu harus didukung dengan penyediaan prasarana dermaga yang memadai, sehingga mampu menampung kapal-kapal berukuran besar yang saat ini sedang dibangun,” kata Didit dalam keterangan resmi, Jumat (10/7).
Saat ini, KKP memiliki 34 kapal pengawas. Dengan tambahan 10 kapal baru, kapasitas patroli untuk mengawasi wilayah perairan Indonesia, khususnya Laut Natuna Utara, diharapkan semakin meningkat.
Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono atau Ipunk, mengatakan Batam dipilih sebagai pangkalan utama karena memiliki letak yang strategis untuk mendukung operasi pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Laut Natuna Utara.
“Batam menjadi pangkalan utama bagi kapal pengawas yang beroperasi di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara. Kawasan perairan tersebut masih tergolong rawan terhadap praktik pencurian ikan ilegal atau illegal fishing,” ujar Ipunk.
Ia menambahkan, pembangunan 10 kapal pengawas baru dan perluasan dermaga PSDKP Batam dilakukan dengan pendampingan Kejaksaan RI. Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
