Batam, STB – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam mempercepat penanganan banjir di sejumlah wilayah. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan drainase, peningkatan kapasitas saluran air, serta normalisasi kawasan rawan genangan.
Penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.
Sepanjang 2025, Pemko Batam telah melakukan penanganan banjir seluas 33,15 hektare dari target 99,22 hektare dalam Rencana Strategis (Renstra) Kota Batam 2025-2030. Capaian tersebut sekitar 33,4 persen dari target.
Amsakar mengatakan, penanganan banjir menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan aktivitas masyarakat.
Menurut dia, pembangunan dan peningkatan infrastruktur drainase akan terus dilakukan secara bertahap, terutama di kawasan yang rawan banjir.
Salah satu proyek yang dikerjakan adalah pembangunan sistem drainase di Simpang K-Square. Setelah pembangunan Kolam Retensi 1 pada 2025, pekerjaan dilanjutkan dengan pembangunan Kolam Retensi 2 dan 3 pada 2026.
Selain itu, pembangunan drainase juga dilakukan di Jalan S. Parman, kawasan GMP Piayu, Jalan R. Suprapto dekat Perumahan Sawang Permai, serta kawasan Makam Pahlawan dan RS Graha Hermine.
Sementara itu, penanganan banjir di kawasan Bengkong direncanakan secara menyeluruh pada tahun anggaran 2027.
Berdasarkan data pembagian kewenangan, terdapat 167 titik banjir dan genangan di Batam. Dari jumlah tersebut, sebanyak 133 titik menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam, 33 titik ditangani BP Batam, dan satu titik menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS).
BP Batam juga melakukan sejumlah pekerjaan pada 2026, di antaranya peningkatan drainase di kawasan Sei Beduk, Tanjung Piayu, serta pembangunan saluran box culvert pada proyek peningkatan Jalan Gajah Mada.
Pemko Batam berharap sinergi dengan BP Batam dapat mempercepat penanganan titik-titik rawan banjir.
Melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase secara bertahap, pemerintah menargetkan risiko genangan berkurang sehingga aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu saat hujan turun.
