Batam, STB – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2026 akan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Amsakar saat menyampaikan tanggapan dan jawaban Pemerintah Kota (Pemko) Batam atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Batam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam di Ruang Sidang DPRD Batam, Rabu (2/9/2026).
Amsakar mengatakan, berbagai masukan, saran, dan catatan strategis dari DPRD menjadi bahan bagi Pemko Batam dalam menyempurnakan rancangan perubahan APBD.
Ia memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Target pajak naik 7,21 persen
Dalam perubahan APBD 2026, target pajak daerah meningkat sebesar 7,21 persen.
Kenaikan tersebut didorong oleh optimalisasi potensi piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penerimaan dari reklame videotron.
Menurut Amsakar, peningkatan pendapatan tidak semata-mata dilakukan dengan menaikkan tarif pajak.
“Pemko Batam menyepakati penguatan digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, serta ekstensifikasi yang dilakukan secara terukur tanpa semata-mata menaikkan tarif,” ujar Amsakar.
Optimalisasi pendapatan tersebut juga diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain pada sektor persampahan, parkir, dan kesehatan.
Pemko Batam juga mengantisipasi kemungkinan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Belanja diprioritaskan untuk masyarakat
Dari sisi belanja, Amsakar mengatakan pemerintah daerah melakukan efisiensi dengan mengarahkan anggaran pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Prioritas tersebut mencakup pemenuhan pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Pemko Batam juga menekan belanja yang bersifat seremonial.
Sementara itu, belanja pegawai turun 1,46 persen. Adapun belanja barang dan jasa meningkat 14,86 persen yang diarahkan untuk mendukung operasional pelayanan publik dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Pelaksanaan belanja tersebut tetap memperhatikan efisiensi serta ketepatan waktu, termasuk dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur,” kata Amsakar.
Anggaran infrastruktur naik 20,98 persen
Pada sektor pembangunan dan lingkungan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi meningkat 20,98 persen.
Amsakar mengatakan, peningkatan anggaran tersebut salah satunya diprioritaskan untuk penanganan banjir secara terpadu, mulai dari wilayah hulu hingga hilir.
Anggaran juga diarahkan untuk pengelolaan sampah, peningkatan keselamatan lalu lintas, serta perbaikan kualitas jalan.
Selain itu, Pemko Batam menyiapkan langkah penanggulangan bencana melalui penyediaan logistik, perencanaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat lewat pelatihan tanggap bencana.
Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas
Di sektor sosial dan pelayanan publik, Pemko Batam memastikan pemerataan akses serta peningkatan mutu pendidikan.
Kesiapan fasilitas kesehatan juga diperkuat untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC).
Program beasiswa, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta jaminan kesehatan bagi pekerja rentan tetap menjadi bagian dari prioritas pemerintah.
Amsakar mengatakan, penyaluran bantuan sosial akan menggunakan data terpadu berbasis nama dan alamat atau by name by address yang valid dan mutakhir.
“Seluruh bantuan sosial akan diarahkan agar tepat sasaran dengan menggunakan data terpadu berbasis nama dan alamat (by name by address) yang valid dan mutakhir,” ujarnya.
Dorong tenaga kerja dan UMKM
Untuk memperkuat perekonomian daerah, Pemko Batam mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi.
Pendampingan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga diperkuat, bersamaan dengan digitalisasi pelayanan pemerintah.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemko Batam akan melanjutkan operasi pasar dan pemantauan rantai pasok pangan.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menangani sejumlah persoalan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, seperti banjir, peredaran narkoba, judi daring, tarif listrik, dan pengangguran.
Penyertaan modal Rp 20 miliar ke BRK Syariah dikaji
Sementara itu, rencana penyertaan modal Pemko Batam sebesar Rp 20 miliar kepada Bank Riau Kepri (BRK) Syariah masih akan didasarkan pada kajian komprehensif.
Kajian tersebut akan mempertimbangkan risiko dan manfaat ekonomi dari rencana penambahan modal tersebut.
Pemko Batam juga mengevaluasi penurunan dividen BRK Syariah sebesar 22,07 persen.
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan laba pada 2025 dan porsi kepemilikan saham.
Amsakar menegaskan, evaluasi akan dilakukan sebelum penyertaan modal baru direalisasikan.
“Seluruh masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat,” kata Amsakar.
