Batam, STB – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyoroti persoalan distribusi air bersih dan aktivitas pematangan lahan atau cut and fill di Kecamatan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau.
Kedua persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelayanan publik semakin baik dan pembangunan tetap memperhatikan lingkungan serta kenyamanan masyarakat.
Hal itu disampaikan Amsakar saat bersilaturahmi dengan ketua RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Nongsa di Hokkie Hotel Batam, Kompleks Punggur Center, Kabil, Minggu (18/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Amsakar mengatakan, kegiatan silaturahmi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendengar langsung aspirasi dan mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurut dia, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat segera dicarikan solusi.
“Silaturahmi ini kita lakukan untuk mendekatkan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Di satu sisi, kami ingin mendengar secara langsung apa yang menjadi aspirasi warga,” ujar Amsakar.
Salah satu persoalan yang disampaikan adalah distribusi air bersih yang belum optimal di sejumlah wilayah Nongsa, seperti kawasan belakang Polda, Sambau, dan Teluk Mata Ikan.
Amsakar menjelaskan, pemerintah terus melakukan penanganan secara bertahap melalui pembangunan infrastruktur pendukung distribusi air bersih.
Beberapa pekerjaan yang dilakukan di antaranya pembangunan booster dan pemasangan pipa transmisi dari kawasan resor menuju Sambau.
Ia berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan pelayanan air bersih sehingga kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi.
Selain air bersih, Amsakar juga meminta agar aktivitas cut and fill di Nongsa mendapat pengawasan serius.
Menurutnya, perkembangan investasi di Nongsa harus tetap berjalan karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Batam. Namun, kegiatan pembangunan tidak boleh mengabaikan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Investasi memang membutuhkan pembangunan, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai kegiatan pembangunan yang berjalan justru mengganggu kenyamanan warga. Karena itu, aktivitas tersebut harus tetap kita awasi,” tegasnya.
Amsakar juga meminta RT, RW, dan LPM berperan aktif membantu pemerintah memantau kondisi lingkungan serta melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing.
Ia menilai, keterlibatan perangkat masyarakat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan warga.
Amsakar berharap komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat semakin kuat, sehingga persoalan pelayanan dasar dapat ditangani secara bertahap dan pembangunan di Nongsa berjalan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
