Amsakar Dorong RUU Daerah Kepulauan Atur Keadilan Fiskal bagi Wilayah Laut

Batam, STB – Wali Kota Batam Amsakar Achmad mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan segera disahkan sebagai dasar hukum yang mampu menghadirkan keadilan fiskal bagi daerah berciri kepulauan sekaligus memperkuat pengelolaan potensi maritim.

Hal itu disampaikan Amsakar saat menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan dari DPR RI dan DPD RI di Kantor Wali Kota Batam, Senin (20/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Amsakar didampingi Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Rombongan Pansus dipimpin Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPD RI Teddy Dwi Putranta, didampingi Wakil Ketua Khalid dan Jailani, Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Andi Sofyan Hasdam, Wakil Ketua Panja Muh Idrus, serta Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Inada.

Pada kesempatan itu, Amsakar menyampaikan sejumlah masukan agar diakomodasi dalam pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Menurut dia, regulasi tersebut perlu mengatur skema keadilan fiskal yang mempertimbangkan luas wilayah laut dan kompleksitas pengelolaan daerah kepulauan.

“Formula bantuan atau anggaran saat ini belum berpihak secara adil pada daerah kepulauan. Kami berharap melalui RUU Daerah Kepulauan ini, aspek luas laut dan kompleksitas pengelolaannya benar-benar diperhitungkan sehingga disparitas antardaerah dapat diperkecil,” kata Amsakar.

Selain persoalan fiskal, ia juga menyoroti perlunya pemerataan pembangunan antara pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah penyangga di Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Amsakar juga meminta agar regulasi tersebut mengakomodasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar secara lebih komprehensif. Hal itu mencakup perlindungan kawasan pesisir, pengelolaan reklamasi yang berkelanjutan, peningkatan akses transportasi antarpulau, pengamanan pulau terluar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi RUU Daerah Kepulauan dengan kebijakan yang telah berlaku di Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“RUU Daerah Kepulauan harus selaras dengan kebijakan khusus yang berlaku di Batam sebagai KPBPB sekaligus KEK, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dalam implementasinya,” ujar dia.

Dalam paparannya, Amsakar menjelaskan Batam memiliki sekitar 454 pulau dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Komposisi wilayah Batam terdiri atas sekitar 66 persen lautan dan 34 persen daratan. Sementara itu, wilayah kerja BP Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 telah diperluas dari delapan menjadi 22 pulau.

Ia juga memaparkan capaian ekonomi Batam yang terus menunjukkan tren positif. Realisasi investasi Batam pada 2025 tercatat mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target Rp60 triliun. Sementara pada triwulan I 2026, nilai investasi mencapai Rp17,5 triliun, meningkat sekitar 103 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp8,6 triliun.

Menurut Amsakar, capaian tersebut menunjukkan Batam memiliki peran strategis sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, ia berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat segera dituntaskan agar daerah kepulauan memiliki landasan hukum yang mampu memperkuat kewenangan daerah, mewujudkan keadilan fiskal, serta mengoptimalkan potensi kemaritiman dan investasi.