APBD Batam 2027 Dirancang Rp 4,859 Triliun, Prioritaskan Kemiskinan dan Infrastruktur

Batam, STB – Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sebesar Rp 4,859 triliun.

Rancangan tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027, Senin (7/9/2026).

Amsakar mengatakan, penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah.

“APBD 2027 diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah,” kata Amsakar dalam pidatonya.

Menurut dia, kebijakan anggaran 2027 dituangkan dalam lima fokus prioritas.

Lima prioritas APBD Batam 2027

Prioritas pertama adalah pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Pemko Batam menyiapkan sejumlah program, antara lain subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP Batam, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Pekerja rentan yang menjadi sasaran program tersebut meliputi pengemudi transportasi daring, pengemudi boat pancung, nelayan, dan petani.

Pemko Batam juga menyiapkan subsidi sembako untuk membantu mengendalikan inflasi sekaligus memperkuat sarana dan prasarana bagi nelayan.

Prioritas kedua adalah peningkatan keterampilan sumber daya manusia.

Program yang disiapkan mencakup pelatihan tenaga kerja, baik keterampilan teknis maupun nonteknis, pemberdayaan industri, peningkatan kapasitas UMKM, serta fasilitasi dan kemudahan perizinan usaha.

Prioritas ketiga yakni penguatan inklusi sosial dan infrastruktur lingkungan.

Pemko Batam akan menangani sejumlah kawasan yang dinilai membutuhkan penanganan banjir secara terpadu. Kawasan tersebut meliputi Puri Loka, Senawangi, Vila Pesona Asri, Graha Nusa-Kapling Baru, Putrajaya, Pompa Bengkong, dan Tiban Center.

Di sektor persampahan, pemerintah daerah mendorong efisiensi pengelolaan melalui peremajaan armada dan pengangkutan oleh pihak ketiga di sembilan kecamatan.

Pemko Batam juga merencanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Galang.

Prioritas keempat adalah peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

Program pendidikan yang disiapkan antara lain beasiswa dan bantuan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP.

Pemko Batam juga menyiapkan beasiswa perguruan tinggi di tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur undangan, jalur berprestasi bagi keluarga tidak mampu, serta jalur hinterland.

Di bidang kesehatan, anggaran disiapkan untuk penambahan ruang kelas baru, pencapaian target Universal Health Coverage (UHC), serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Embung Fatimah dan puskesmas.

Sementara prioritas kelima adalah optimalisasi sarana dasar dan aksesibilitas.

Sejumlah proyek yang masuk perhatian antara lain pembangunan unit sekolah baru, Jembatan Golden Prawn Bengkong, penataan Gedung Lurah Sukajadi dan Tiban Lama, serta peningkatan sejumlah ruas jalan strategis.

Ruas jalan yang menjadi sasaran meliputi Bumi Perkemahan-Teluk Lengung, Simpang Tiban Princess, Gajah Mada-Diponegoro, serta koridor Sikitshu-SMA 3-Hang Nadim.

Pendapatan daerah Rp 4,7 triliun

Dari sisi pendapatan, Pemko Batam merancang pendapatan daerah 2027 sebesar Rp 4,7 triliun.

Angka tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 3 triliun, pendapatan transfer Rp 1,7 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 200 juta.

PAD ditargetkan berasal dari pajak daerah Rp 2,4 triliun, retribusi daerah Rp 346 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp 233 miliar.

Sementara pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat Rp 1,4 triliun dan transfer antardaerah Rp 304 miliar.

Untuk belanja, Pemko Batam mengalokasikan Rp 4,8 triliun.

Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi Rp 3,6 triliun, belanja modal Rp 1,1 triliun, dan belanja tidak terduga Rp 20 miliar.

Belanja operasi mencakup belanja pegawai Rp 1,8 triliun, belanja barang dan jasa Rp 1,5 triliun, belanja subsidi Rp 5 miliar, belanja hibah Rp 204 miliar, serta belanja bantuan sosial Rp 19 miliar.

Adapun belanja modal dialokasikan untuk peralatan dan mesin Rp 185 miliar, gedung dan bangunan Rp 419 miliar, jalan, jaringan dan irigasi Rp 527 miliar, serta aset tetap lainnya Rp 25 miliar.

Untuk menyeimbangkan postur anggaran, penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ditargetkan sebesar Rp 116 miliar.

Dengan komposisi tersebut, total postur APBD Kota Batam 2027 dirancang mencapai Rp 4,859 triliun.

Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD Kota Batam dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal.

“Melalui APBD 2027, Pemerintah Kota Batam berkomitmen melanjutkan pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amsakar.