Batam, STB – Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kepulauan Riau, Pietra Machreza Paloh, menegaskan sikap tegas partainya dalam menyikapi dinamika politik dan arus informasi yang berkembang pesat di era keterbukaan saat ini.
Ia mengingatkan seluruh kader dan masyarakat agar tetap cermat dan bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi, terutama di tengah maraknya pemberitaan yang berpotensi menimbulkan multitafsir.
Menurut Pietra, dalam dunia politik, kemunculan isu, manuver, hingga orkestrasi informasi merupakan hal yang tidak terpisahkan. Namun demikian, setiap informasi yang beredar tetap harus berpijak pada data yang akurat dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Sebagai Ketua DPW, saya menerima berbagai respons dari kader terkait pemberitaan yang berkembang dalam beberapa hari terakhir, khususnya yang disajikan oleh Tempo. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kami, dan telah kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan DPP,” ujar Pietra.
Ia menegaskan, peran media sangat strategis dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, setiap produk jurnalistik seharusnya disusun berdasarkan prinsip akurasi, verifikasi, dan keseimbangan.
“Apabila sebuah pemberitaan disajikan tanpa basis data yang kuat, tanpa kejelasan sumber, atau cenderung bersifat spekulatif, maka hal tersebut tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi merugikan pihak tertentu. Ini tentu bertentangan dengan prinsip etika jurnalistik,” tegasnya.
Pietra juga menyoroti adanya narasi dan visual dalam pemberitaan yang dinilai mengarah pada pembentukan persepsi negatif, khususnya terhadap Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
“Ketika pemberitaan mengandung narasi yang berpotensi merendahkan figur Ketua Umum kami, tentu ini bukan sekadar kritik. Bagi kami, ini menyangkut kehormatan dan marwah partai. Sikap tegas perlu diambil dalam menyikapi hal tersebut,” katanya.
Meski demikian, Pietra menekankan bahwa NasDem tetap menjunjung tinggi kebebasan pers sebagai bagian dari demokrasi. Namun ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Namun, kebebasan itu harus disertai tanggung jawab. Etika, akurasi, dan kepatuhan terhadap hukum adalah batas yang tidak boleh dilanggar,” tutup Pietra.
