Batam, STB – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025 kembali menggelar rapat lanjutan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (15/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam itu dipimpin langsung Ketua Pansus, Haji Ahmad Surya, dan dihadiri anggota pansus serta perwakilan dari beberapa OPD. Pada kesempatan tersebut, Pansus menghadirkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk memaparkan capaian program selama tahun anggaran 2025.
Pembahasan dilakukan secara rinci untuk menelusuri sejauh mana program kerja yang telah direncanakan dapat terealisasi, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi masing-masing OPD dalam pelaksanaannya di lapangan.
Ketua Pansus, Haji Ahmad Surya, mengatakan pembahasan lanjutan ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Batam secara menyeluruh. Menurutnya, laporan pertanggungjawaban kepala daerah tidak dapat dipisahkan dari capaian setiap perangkat daerah yang menjalankan program pembangunan.
“Laporan kinerja Wali Kota itu dihimpun dari laporan kinerja OPD. Jadi kita bahas laporan kinerja setiap OPD, untuk nanti apa hasilnya terutama terkait rekomendasi yang akan kita berikan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pansus tidak hanya menelaah angka-angka dalam dokumen, tetapi juga ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat. Karena itu, setiap OPD diminta menjelaskan indikator keberhasilan, realisasi anggaran, hingga hambatan yang dihadapi selama tahun berjalan.
Dalam rapat tersebut, Disnaker memaparkan berbagai program terkait peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, penyerapan tenaga kerja, serta pengawasan hubungan industrial. Sementara Dispora menjelaskan program pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga daerah, sedangkan Kesbangpol memaparkan upaya menjaga stabilitas sosial dan penguatan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.
Menurut Ahmad Surya, masukan dari setiap OPD akan menjadi dasar bagi DPRD dalam menyusun rekomendasi yang lebih tajam dan terukur. Rekomendasi tersebut nantinya diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan.
“Tujuan utama dari pembahasan ini adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa terus meningkat. Evaluasi ini bukan untuk mencari kekurangan semata, tetapi untuk memastikan pembangunan berjalan lebih efektif,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD melalui pansus ingin memastikan seluruh anggaran daerah yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara optimal dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Kota Batam.
Rapat pembahasan Ranperda LKPj Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dijadwalkan berlangsung secara maraton dengan menghadirkan OPD lainnya secara bertahap. Setelah seluruh pembahasan selesai, Pansus akan menyusun laporan akhir berisi catatan dan rekomendasi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam.
Melalui pembahasan yang komprehensif tersebut, DPRD Kota Batam berharap proses evaluasi kinerja pemerintah daerah dapat menghasilkan langkah-langkah strategis untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.