Batam, STB – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat program penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan intervensi berbasis wilayah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batam Rudi Panjaitan mengatakan, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui pada Juli 2026, terdapat 19.220 keluarga atau 58.139 jiwa yang masuk Desil 1.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam hingga September 2025, jumlah penduduk miskin di Batam tercatat 68.040 jiwa dengan tingkat kemiskinan 3,81 persen.
“Dari data ini, penanganan kemiskinan di Batam menunjukkan kinerja positif. Kurang lebih 10 ribu warga keluar dari kemiskinan,” ujar Rudi, Selasa (29/9/2026).
Menurut dia, Pemko Batam menerapkan tiga strategi utama dalam penanganan kemiskinan.
Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perluasan perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, rumah layak huni, dan bantuan kebutuhan dasar.
Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan berbasis industri, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal, serta kemitraan dengan sektor industri.
Data DTSEN menunjukkan jumlah keluarga Desil 1 paling banyak berada di Kecamatan Sagulung, yakni 2.740 keluarga.
Selanjutnya, Galang sebanyak 2.412 keluarga dan Batu Aji sebanyak 1.918 keluarga.
Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk, Sagulung tercatat memiliki 8.441 jiwa dalam kategori tersebut, sedangkan Galang mencapai 8.223 jiwa.
Kondisi ini menunjukkan karakteristik kemiskinan di Batam berbeda antara kawasan perkotaan dan wilayah hinterland.
“Selain kemiskinan secara umum, Pemko Batam juga telah melakukan verifikasi dan validasi warga miskin ekstrem. Pada 2026, tercatat 72 keluarga atau 450 jiwa masuk kategori miskin ekstrem,” kata Rudi.
Pemko Batam juga mencatat terdapat 10.310 jiwa usia produktif yang belum bekerja.
Selain itu, sebanyak 3.389 keluarga tercatat telah memiliki usaha, sedangkan 10.396 keluarga belum memiliki aset produktif.
Data tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memperluas program pelatihan kerja, bantuan modal, pembinaan usaha, hingga penyediaan sarana produksi.
“Penguatan penanganan kemiskinan juga terlihat dari dukungan anggaran,” ujar Rudi.
Anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Batam meningkat dari Rp 88,54 miliar pada 2023 menjadi Rp 519,24 miliar pada 2024.
Anggaran tersebut kembali meningkat menjadi Rp 565,56 miliar pada 2025 dan Rp 864,95 miliar pada 2026.
Pada 2026, anggaran itu dialokasikan untuk tiga strategi utama, yakni Rp 466,35 miliar untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, Rp 14,15 miliar untuk meningkatkan pendapatan, dan Rp 384,45 miliar untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Pemko Batam menyatakan penanganan kemiskinan ke depan akan diperkuat melalui konvergensi program antar-organisasi perangkat daerah (OPD), pemanfaatan data yang lebih akurat, serta penajaman intervensi di wilayah prioritas.
Program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat agar dapat lebih mandiri dan keluar dari kerentanan kemiskinan secara berkelanjutan.
