Hari Orangutan Sedunia, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Perlindungan Habitat Orangutan Tapanuli

TAPANULI SELATAN, STB – Suara kepedulian terhadap nasib Orangutan Tapanuli menggema dari Jembatan Trikora, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu (19/8/2026).

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi lingkungan, aktivis, jurnalis dan komunitas menggelar aksi damai memperingati Hari Orangutan Sedunia. Mereka menyerukan perlindungan hutan Batangtoru atau Harangan Tapanuli yang menjadi habitat Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis).

Bagi para peserta aksi, menjaga Orangutan Tapanuli bukan sekadar menyelamatkan satu jenis satwa. Perlindungan orangutan dinilai tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga hutan dan kehidupan masyarakat yang berada di sekitarnya.

Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, mengatakan keberadaan Orangutan Tapanuli dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi hutan.

Menurutnya, semakin terancam keberadaan orangutan, semakin besar pula kekhawatiran terhadap kondisi habitatnya.

“Orangutan Tapanuli menjadi tolok ukur apakah hutan masih baik atau tidak. Ketika orangutan terancam, maka bisa dipastikan hutannya juga sudah hilang,” ujar Andi dalam orasinya.

Andi menegaskan, perlindungan terhadap Orangutan Tapanuli harus berjalan bersamaan dengan perlindungan terhadap hutan dan masyarakat.

“Apa yang kita suarakan di sini bukan hanya perlindungan orangutan, tetapi juga perlindungan terhadap hutan dan masyarakat di sekitarnya,” katanya.

Juru Kampanye WALHI Sumatera Utara, Maulana Shiddiq, mengatakan Orangutan Tapanuli merupakan salah satu dari tiga spesies orangutan yang hidup di Indonesia, selain Orangutan Sumatera dan Orangutan Kalimantan.

Menurut Maulana, Orangutan Tapanuli menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan populasinya.

“Orangutan Tapanuli masuk dalam satwa yang paling rentan terhadap kepunahan. Jika kondisi ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin 10 atau 15 tahun lagi kita akan melihatnya masuk ke zona kepunahan,” ujarnya.

Maulana menyebut ancaman terhadap habitat Orangutan Tapanuli berkaitan dengan berbagai aktivitas dan kebijakan yang berdampak terhadap kawasan hutan, termasuk kegiatan di sektor pertambangan, energi dan perkebunan.

Karena itu, WALHI Sumut bersama koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan dan instansi terkait, tidak menerbitkan izin baru di kawasan yang memiliki ekosistem penting bagi satwa dilindungi.

“Jangan memberikan izin apa pun di wilayah yang memiliki ekosistem esensial satwa dilindungi. Pemerintah juga seharusnya tidak melakukan pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan yang dapat mengganggu habitat Orangutan Tapanuli,” tegas Maulana.

Ketua Sarikat Hijau Indonesia (SHI) Sumut, Hendra Hasibuan, juga menyerukan penghentian laju deforestasi dan perlindungan habitat Orangutan Tapanuli.

Menurut Hendra, menjaga kelestarian hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat, termasuk generasi muda.

“Hutan harus terus dijaga agar habitat Orangutan Tapanuli tetap ada. Jangan sampai keberadaan orangutan hanya menjadi cerita kepada anak cucu kita di masa mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Pendiri Orangutan Information Center (OIC) yang juga Direktur Green Justice Indonesia (GJI), Panut Hadisiswoyo, menyerukan agar upaya penyelamatan orangutan dilakukan bersamaan dengan pemulihan hutan.

“Jaga hutan, jaga orangutan. Lindungi hutan di Tapanuli, lindungi orangutan Tapanuli, lindungi masa depan Indonesia, pulihkan hutan Tapanuli,” kata Panut.

Dalam aksi tersebut, Manajer Komunikasi Satya Bumi, Restu Diantina, turut memaparkan kondisi hutan Indonesia yang menurutnya masih menghadapi tekanan akibat deforestasi, penguasaan wilayah untuk kepentingan industri dan aktivitas ekstraktif.

Ia menyoroti kondisi ekosistem Batangtoru yang merupakan habitat Orangutan Tapanuli. Restu menyebut spesies tersebut berstatus critically endangered atau kritis dan menghadapi ancaman terhadap kelangsungan populasinya.

Data survei 2021–2023 yang dipublikasikan dalam penelitian terbaru memperkirakan populasi Orangutan Tapanuli sekitar 716 individu di bentang alam Batangtoru. Estimasi tersebut merupakan hasil survei sebelum memperhitungkan dampak bencana ekstrem yang terjadi pada akhir 2025.

“Ini wake up call yang harus kita sadari bersama bahwa ancaman kepunahan ini sudah di depan mata,” ungkap Restu.

Restu juga menyoroti pembukaan lahan di kawasan ekosistem Batangtoru yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius. Dalam paparannya, ia menyebut sejumlah aktivitas korporasi sebagai bagian dari tekanan terhadap kawasan tersebut.

Salah satunya PT Agincourt Resources (PTAR). Menurut data yang disampaikan Satya Bumi, perusahaan pertambangan emas tersebut tercatat melakukan pembukaan lahan seluas sekitar 603,2 hektare sejak mulai beroperasi hingga 2025. Angka tersebut juga diberitakan oleh sejumlah media yang mengutip data Satya Bumi.

Selain itu, Satya Bumi menyebut pembangunan PLTA Batangtoru telah menyebabkan deforestasi sekitar 535,25 hektare hingga 2024, dengan sebagian area disebut berada di habitat Orangutan Tapanuli.

Pernyataan mengenai luasan pembukaan lahan dan deforestasi tersebut disampaikan dalam paparan Satya Bumi pada rangkaian aksi damai tersebut.

Melalui aksi itu, koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah memperkuat perlindungan ekosistem Batangtoru, menjaga habitat Orangutan Tapanuli serta menghentikan berbagai aktivitas yang dinilai dapat mempersempit ruang hidup satwa endemik Tapanuli tersebut.