Batam, STB – Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menerima aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) yang mengangkat sejumlah persoalan pelayanan publik di Kota Batam. Dalam aksi itu, mahasiswa menyoroti krisis air bersih, pengelolaan sampah, pelayanan administrasi kependudukan, hingga tata kelola lahan.
Aksi berlangsung di Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (16/7/2026). Sebelum mendatangi kantor DPRD, massa lebih dulu berorasi di depan Kantor Wali Kota Batam, kemudian berjalan menuju halaman DPRD untuk menyampaikan aspirasi.
Dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP, demonstrasi berlangsung tertib.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai sejumlah persoalan pelayanan publik belum mendapat penanganan maksimal. Salah satunya terkait pengelolaan sampah yang dinilai masih menjadi keluhan masyarakat. “Kami sudah informasikan persoalan sampah ke media sosial, namun kenyataannya masih banyak sampah yang tidak terangkut,” kata salah seorang mahasiswa saat berorasi.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka menilai masih ada warga yang lahir dan besar di Batam tetapi mengalami kesulitan memperoleh dokumen kependudukan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah spanduk, salah satunya bertuliskan “Selamatkan Batam, Selamatkan Masa Depan Rakyat.”
Tak lama setelah aksi berlangsung, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menemui massa dan mengajak perwakilan mahasiswa berdialog di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Batam.
Dalam dialog itu, mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UNRIKA menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Mereka meminta pemerintah segera mengatasi krisis air bersih, menghentikan perusakan hutan dan kawasan resapan air, menghentikan aktivitas cut and fill di kawasan tangkapan air, mengaudit seluruh izin alokasi lahan yang dinilai bermasalah, serta menegakkan hukum secara transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum UNRIKA, Anwar Gultom, mempertanyakan penyebab menurunnya debit air di Waduk Duriangkang. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan apakah kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau atau berkurangnya kawasan resapan akibat pembukaan lahan.
Mahasiswa juga kembali menyoroti persoalan sampah dan meminta pemerintah lebih serius menyelesaikan persoalan masyarakat tanpa harus menunggu momentum tertentu.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kamaluddin menyatakan DPRD terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa. Ia menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian DPRD. “Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menyampaikan kritikan, aspirasi, dan masukan sehingga menjadi pengingat bagi kami dalam menjalankan tugas. Tentu ini akan kami tindak lanjuti dan akan menjadi pembahasan utama kami bersama seluruh anggota DPRD, termasuk memanggil pihak-pihak terkait atas berbagai persoalan yang disampaikan,” ujar Kamaluddin.
Ia mengatakan DPRD akan mengagendakan pemanggilan pihak terkait, baik dari Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam, untuk membahas persoalan air bersih, pengelolaan sampah, tata kelola lahan, dan isu lain yang menjadi perhatian masyarakat.
Di akhir pertemuan, perwakilan mahasiswa menyerahkan dokumen berisi tuntutan dan aspirasi secara tertulis kepada Ketua DPRD Kota Batam sebagai bahan tindak lanjut dalam fungsi pengawasan DPRD.
