Batam, STB – Pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam menerima audiensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka sosialisasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di ruang serba guna DPRD Kota Batam, Senin (13/4/2026).
Rombongan KPK yang dipimpin Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, disambut langsung Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda.
Dalam pertemuan tersebut, KPK memaparkan berbagai strategi pencegahan korupsi, termasuk penguatan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap pemerintah daerah. Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran sebagai langkah awal mencegah praktik korupsi.
Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menyambut baik sosialisasi tersebut dan menegaskan bahwa transparansi anggaran menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Pemberantasan korupsi merupakan komitmen bersama. Transparansi anggaran harus terus kita perkuat agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
“Kami berkomitmen untuk memaksimalkan fungsi pengawasan, memastikan setiap program dan anggaran benar-benar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan,” tegasnya.
Sementara itu, tim KPK menekankan bahwa keterbukaan informasi publik, sistem pengawasan yang kuat, serta integritas penyelenggara negara menjadi faktor penting dalam mencegah potensi korupsi di daerah.
Audiensi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara DPRD Kota Batam dan KPK dalam mendorong transparansi anggaran serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kota Batam.
