Batam, STB – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan DPRD Kota Batam pada Senin (27/4/2026) untuk membahas revisi aturan pengelolaan sampah di Kota Batam.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra, bersama Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda SE.
Anggota Bapemperda DPRD Kota Batam, Siti Nurlailah, menjelaskan bahwa rapat itu membahas laporan Bapemperda terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Persampahan.
Menurut Siti, ranperda tersebut diajukan melalui mekanisme ranperda kumulatif terbuka, karena belum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Batam tahun 2026. Namun, aturan itu dinilai bisa diajukan karena masuk dalam kategori mendesak.
“Penanganan sampah di Kota Batam saat ini sudah sangat mendesak. Selain itu, persoalan ini juga menjadi perhatian dan prioritas pimpinan daerah sehingga membutuhkan dukungan regulasi secepatnya,” ujar Siti Nurlailah.
Ia menambahkan, revisi aturan ini dianggap penting untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah di Batam agar lebih efektif, seiring meningkatnya jumlah penduduk dan volume sampah yang terus bertambah setiap tahun.
Siti juga menyampaikan bahwa saat penyusunan daftar Propemperda 2026, ranperda tentang pengelolaan persampahan belum masuk dalam daftar prioritas. Karena itu, Bapemperda mengambil langkah percepatan agar pembahasan aturan ini tetap bisa dilakukan.
Dalam rapat tersebut, Siti Nurlailah juga menyerahkan draf revisi Ranperda Pengelolaan Persampahan kepada pimpinan DPRD Kota Batam sebagai tindak lanjut pembahasan sebelum masuk ke tahapan berikutnya.
DPRD Kota Batam berharap revisi perda ini nantinya dapat menjadi dasar hukum yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat di berbagai wilayah Kota Batam.
