Amsakar Ungkap Strategi Perkuat Fiskal Batam, Andalkan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi.

Batam, STB – Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengungkapkan sejumlah strategi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.

Hal itu disampaikan Amsakar dalam Seminar Rembug Fiskal Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026).

Seminar tersebut diikuti sekitar 24 wali kota anggota APEKSI Komwil I Sumatera. Forum itu menjadi ruang bagi pemerintah kota untuk berbagi pengalaman dan membahas strategi pembiayaan pembangunan daerah.

Amsakar mengatakan, kekuatan fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut dia, ukuran yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah daerah menggunakan sumber daya keuangan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Fiskal daerah itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, persampahan maupun persoalan banjir,” ujar Amsakar.

Pertumbuhan ekonomi jadi fondasi

Amsakar menyebut Batam memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,76 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp 253,64 triliun.

Sektor industri pengolahan masih menjadi penopang utama ekonomi Batam dengan kontribusi sekitar 57 persen.

Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan pendekatan bottom-up BP Batam, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp 69,3 triliun.

Sementara hingga semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp 38,97 triliun.

Pertumbuhan ekonomi tersebut turut diikuti sejumlah indikator pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam pada 2025 tercatat 83,80, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 3,81 persen.

Namun, Amsakar mengakui masih ada persoalan yang perlu ditangani, terutama di sektor ketenagakerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka Batam tercatat 7,57 persen. Menurut Amsakar, salah satu tantangannya adalah tingginya arus migrasi yang membuat sebagian pencari kerja belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.

“Kita perlu memastikan pertumbuhan industri diikuti kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha,” katanya.

PAD Batam naik 131 persen

Pertumbuhan ekonomi juga dinilai berkaitan erat dengan kemampuan daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Amsakar mencatat, PAD Batam meningkat dari sekitar Rp 975 miliar pada 2020 menjadi Rp 2,253 triliun pada 2025. Angka tersebut tumbuh sekitar 131 persen.

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai 54,36 persen pada 2025.

Adapun hingga Juli 2026, realisasi PAD Batam telah mencapai sekitar Rp 1,482 triliun.

“Semakin berkembang kegiatan ekonomi, semakin besar pula potensi penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan,” ujar Amsakar.

Pemko Batam dan BP Batam diminta terus bersinergi

Selain meningkatkan aktivitas ekonomi dan PAD, Amsakar menilai penguatan fiskal membutuhkan sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.

Menurut dia, perbedaan kewenangan antara kedua institusi tidak boleh menjadi hambatan dalam pembangunan.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan integrasi kebijakan dan pembiayaan. Mana yang harus dilakukan pemerintah kota dan mana yang lebih tepat dilakukan BP Batam,” katanya.

Integrasi perencanaan, lanjut Amsakar, diperlukan untuk mencegah tumpang tindih program sekaligus memastikan penggunaan sumber daya lebih efektif.

Di sisi lain, Pemko Batam juga terus mendorong kemudahan investasi melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan pelayanan perizinan.

“Yang kita dorong adalah bagaimana proses investasi di Batam bisa lebih cepat, sederhana, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” kata Amsakar.

Batam mulai diversifikasi ekonomi

Amsakar mengatakan, Batam juga tidak bisa terus bergantung pada sektor industri, perdagangan, pelabuhan, dan galangan kapal.

Karena itu, pemerintah mulai mendorong sektor ekonomi bernilai tambah, salah satunya pengembangan pusat data atau data center.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi, investasi, peningkatan PAD, dan pengembangan kompetensi tenaga kerja harus dibangun dalam satu ekosistem.

Dengan cara tersebut, kekuatan fiskal yang diperoleh pemerintah daerah diharapkan kembali dirasakan masyarakat melalui berbagai program pembangunan.

Sejumlah program yang telah dijalankan antara lain penyediaan 105.670 set seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC) hingga 98 persen, bantuan tunai untuk 4.000 lansia, serta peningkatan kompetensi 4.433 tenaga kerja melalui 108 jenis pelatihan.

Di sektor infrastruktur, Pemko Batam juga melakukan normalisasi drainase sepanjang 33 kilometer untuk mengurangi persoalan banjir.

Amsakar menegaskan, keberhasilan fiskal daerah pada akhirnya tidak cukup hanya dilihat dari besarnya PAD maupun tingginya pertumbuhan ekonomi.

“Ukuran akhirnya adalah seberapa besar manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap forum APEKSI tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan kebijakan konkret yang dapat diterapkan pemerintah daerah.

“Kami berharap, forum APEKSI dapat menghasilkan gagasan yang tidak berhenti pada diskusi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di masing-masing daerah,” kata Amsakar.