Amsakar: Transmigrasi Kunci Pemerataan Pembangunan, Rempang Jadi Contoh Kolaborasi

Jakarta, STB – Wali Kota Batam merangkap ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menegaskan program transmigrasi memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Amsakar saat menjadi narasumber pada Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Transmigrasi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).

Program Ekspedisi Patriot merupakan bagian dari implementasi Transformasi Transmigrasi dalam Rencana Strategis Kementerian Transmigrasi 2025–2029. Sebanyak 1.476 sumber daya manusia unggul diterjunkan ke berbagai kawasan transmigrasi di Indonesia untuk mendorong inovasi, pemberdayaan masyarakat, dan percepatan pembangunan wilayah.

Dalam paparannya, Amsakar mengatakan pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan nasional sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menilai kawasan transmigrasi memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi baru apabila didukung dengan perencanaan yang terintegrasi.

Pada kesempatan itu, Amsakar juga membagikan pengalaman Batam dalam menangani relokasi masyarakat terdampak pengembangan investasi di Rempang dan Galang.

Menurutnya, pembangunan kawasan permukiman baru di Tanjung Banun oleh Kementerian Transmigrasi menjadi solusi yang memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kawasan secara menyeluruh. “Alhamdulillah, kehadiran Kementerian Transmigrasi membangun kawasan permukiman di Tanjung Banun menjadi solusi yang paling baik. Masyarakat memperoleh kepastian lahan sekaligus akan dibangun ekosistem permukiman yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Kementerian Transmigrasi, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait. “Ini merupakan hasil kerja bersama. Ketika pemerintah pusat, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu visi, maka solusi terbaik bagi masyarakat dapat diwujudkan,” katanya.

Dalam sesi dialog, Amsakar juga menjelaskan bagaimana perannya sebagai Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam mampu menyelaraskan pembangunan daerah dengan pengembangan investasi.

Menurutnya, integrasi dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga program dan penganggaran antara Pemko Batam dan BP Batam saling melengkapi tanpa terjadi tumpang tindih. “Perencanaan pembangunan kami lakukan secara bersama. Melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan, kami menyelaraskan program dan anggaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih. BP Batam lebih banyak menangani pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas kawasan, sedangkan Pemerintah Kota Batam fokus pada pelayanan dasar dan aspek sosial kemasyarakatan,” jelasnya.

Selain itu, Amsakar menyebut pelayanan investasi di Batam terus diperkuat melalui sistem pelayanan terpadu yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses perizinan, memberikan kemudahan layanan, dan meningkatkan kepastian hukum bagi para investor.

Di hadapan ratusan anggota Tim Ekspedisi Patriot, Amsakar berharap para peserta mampu menjadi agen perubahan yang membawa inovasi dan memberdayakan masyarakat di kawasan transmigrasi. “Saya percaya dengan pembekalan yang telah diberikan kepada rekan-rekan Tim Ekspedisi Patriot. Insya Allah kehadiran saudara-saudara di kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia dapat membangun kondusivitas, memobilisasi masyarakat agar semakin produktif, sekaligus menghadirkan energi baru untuk mendorong kemajuan daerah,” tutupnya.