Batam, STB – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak hanya sebatas layanan administrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mengatakan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sangat dibutuhkan untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima pelayanan maupun bantuan pemerintah tidak terlewat.
Hal itu disampaikan Firmansyah saat mengikuti Rapat Koordinasi Analisis Capaian Pemanfaatan IKD dalam Mendukung Perluasan Program Perlindungan Sosial di Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (11/8/2026), di Kantor Wali Kota Batam.
Rapat yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia tersebut membahas capaian pemanfaatan IKD, integrasi data kependudukan, serta strategi memperluas penggunaan identitas digital dalam pelayanan publik dan program perlindungan sosial.
Firmansyah menilai pemanfaatan IKD semakin penting bagi Batam yang memiliki tingkat mobilitas penduduk tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah memiliki data kependudukan yang terus diperbarui dan dapat digunakan lintas layanan.
“Kami berharap IKD ini benar-benar berjalan dan dimanfaatkan di Kota Batam. Jangan hanya berhenti pada aktivasi, tetapi harus hadir dalam pelayanan dan memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat,” ujar Firmansyah.
Ia menegaskan, keberhasilan IKD tidak cukup hanya diukur dari jumlah warga yang melakukan aktivasi. Identitas digital tersebut harus masuk dalam ekosistem pelayanan pemerintah sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Batam adalah kota dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Karena itu, kita membutuhkan data yang terus diperbarui dan dapat dimanfaatkan lintas layanan. IKD harus menjadi instrumen yang benar-benar bekerja untuk masyarakat,” katanya.
Menurut Firmansyah, integrasi data kependudukan juga dapat membantu pemerintah meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial. Dengan data yang lebih akurat, masyarakat yang berhak menerima bantuan diharapkan tidak terlewat, sementara penyaluran program dapat dilakukan secara lebih efektif.
Namun, ia mengingatkan agar digitalisasi pelayanan tidak justru menciptakan kelompok masyarakat yang tertinggal. Pemerintah tetap harus memperhatikan warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan digital.
“Digitalisasi jangan sampai menciptakan kelompok yang tertinggal. Kita ingin IKD menjadi solusi, bukan hambatan. Karena itu, implementasinya harus inklusif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Batam,” tegasnya.
Pemko Batam, lanjut Firmansyah, siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan berbagai instansi terkait untuk mengoptimalkan pemanfaatan IKD.
“Target akhirnya sederhana, data semakin akurat, pelayanan semakin mudah, dan masyarakat semakin cepat mendapatkan haknya. Kami berharap IKD di Batam bukan sekadar program digitalisasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan pelayanan masyarakat,” tutup Firmansyah.
