Batam, STB — Direktorat Jenderal Imigrasi menemukan puluhan warga negara asing (WNA) asal China bekerja di proyek pembangunan apartemen mewah di kawasan Marina City Waterfront, Batam, Kepulauan Riau. Dari 29 orang yang diperiksa, sebagian diduga melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.
Temuan itu terungkap dalam operasi pengawasan keimigrasian gabungan yang dilakukan Subdirektorat Pengawasan Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada Selasa (21/4/2026).
Dalam operasi tersebut, petugas menyisir area proyek dan mendapati sejumlah WNA tengah melakukan pekerjaan fisik di lokasi konstruksi, mulai dari pengelasan, pekerjaan finishing, hingga pemasangan material bangunan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menyebutkan, dari 29 WNA yang teridentifikasi, lima orang diketahui memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS), 17 orang menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), dan tujuh lainnya masuk menggunakan Visa on Arrival (VoA).
“Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya indikasi beberapa WNA melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya,” kata Kepala Kantor Imigrasi Batam dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).
Atas temuan itu, petugas langsung mengamankan paspor milik 24 WNA sebagai bagian dari pemeriksaan. Sementara lima orang telah dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Selain memeriksa para WNA, petugas juga mendalami peran pihak pengelola proyek dan penjamin untuk mencocokkan data keimigrasian dengan kondisi di lapangan, termasuk jumlah tenaga kerja asing yang terdaftar dan jenis pekerjaan yang dilakukan.
Imigrasi menegaskan pengawasan terhadap aktivitas tenaga kerja asing akan terus diperketat, terutama di wilayah yang menjadi pusat investasi dan pembangunan di Kepulauan Riau.
“Kami akan terus melakukan pengawasan secara intensif dan berkelanjutan. Setiap indikasi pelanggaran akan kami tindaklanjuti secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Pihak Imigrasi juga mengingatkan perusahaan dan penjamin tenaga kerja asing agar memastikan setiap WNA bekerja sesuai izin yang dimiliki, guna menghindari pelanggaran hukum keimigrasian di Indonesia.
