TAPANULI SELATAN, STB — Akses menuju Lingkungan V Aek Sabatang, Kelurahan Rianiate, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, bukan jalan yang mudah dilalui.
Untuk mencapai perkampungan tersebut, rombongan Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) H. Aswin Parinduri, S.H., M.H., harus melewati sungai, jalan berlumpur, tanjakan terjal dan turunan curam.
Namun, sulitnya medan tidak menghentikan langkah Aswin untuk menemui warga secara langsung dalam agenda Reses I Tahun Sidang III 2026-2027, Minggu (27/9/2026).
Dari perkampungan di pedalaman Tapsel itu, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang masih mereka hadapi. Mulai dari listrik, akses jalan, rumah ibadah hingga fasilitas kesehatan.
Tokoh masyarakat Aek Sabatang, Sokhi Nduru, menyebut kebutuhan tersebut menjadi persoalan penting bagi warga, terutama penerangan dan akses dasar yang menunjang aktivitas masyarakat.
“Kebutuhan mendesak masyarakat di Lingkungan V Aek Sabatang adalah akses penerangan di malam hari, berupa kebutuhan arus listrik dan akses jalan, rumah ibadah, serta fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan pustu,” ujarnya.
Kepala Lingkungan V Aek Sabatang, Agus Laia, mengatakan wilayah yang dipimpinnya masih membutuhkan perhatian pembangunan dari pemerintah.
Ia mengapresiasi kedatangan Aswin bersama Ketua DPD Golkar Tapsel yang juga Ketua DPRD Tapsel, H. Rahmat Nasution, S.Sos., beserta rombongan.
“Kedatangan bapak DPRD Sumut H. Aswin dan Ketua DPRD Tapsel adalah suatu kebanggaan bagi kampung kami. Semoga kehadiran bapak dan rombongan bisa membawa harapan, agar kampung kami bisa diberikan perhatian dan pembangunan oleh pemerintah,” katanya.
Di hadapan warga, Aswin mengatakan reses bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, forum tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung kebutuhan mereka kepada wakil rakyat.
“Kehadiran saya, Sekwan, dan rombongan untuk mendengar langsung keluhan dan aspirasi dari masyarakat, serta kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Seluruh aspirasi ini nanti akan dicatat Sekwan dan akan diperjuangkan bersama, terutama yang merupakan kewenangan Pemerintah Sumut,” kata Aswin.
Terkait kebutuhan listrik, Aswin mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak PLN agar jaringan listrik dapat masuk ke Lingkungan V Aek Sabatang pada tahun mendatang.
Ia juga meminta warga yang lahannya akan dilalui pembangunan jaringan listrik agar memberikan kemudahan kepada pihak PLN sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar.
Sementara persoalan akses jalan dan fasilitas kesehatan, Aswin menyebut hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Meski demikian, ia mengatakan akan berkomunikasi dengan Pemkab Tapsel serta anggota DPRD Tapsel untuk mendorong agar kebutuhan tersebut dapat direalisasikan pada 2027.
Untuk rumah ibadah, Aswin menyatakan akan memperjuangkannya. Warga diminta menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses pengajuan.
Selain pembangunan infrastruktur dasar, Aswin juga menyinggung persoalan ekonomi masyarakat. Menurut dia, kehadiran pemerintah tidak cukup hanya melalui bantuan, tetapi juga perlu membuka akses permodalan dan pendampingan agar masyarakat dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
Ia mendorong masyarakat, khususnya pelaku UMKM, memanfaatkan akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tersedia melalui perbankan.
“Pemerintah sudah menyediakan permodalan bagi pelaku UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) di beberapa bank. Masyarakat bisa menggunakan pinjaman tersebut agar ekonomi dan pendapatan keluarga bisa lebih baik dan kehidupan lebih sejahtera,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Aswin juga mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat menjaga hubungan sosial serta saling menghormati di tengah perbedaan.
“Perbedaan adalah hal yang nyata, tapi perbedaan bukan untuk menjauhkan kita. Berbeda pendapat adalah hal yang wajar, tapi tidak menghilangkan rasa persaudaraan,” katanya.
Reses tersebut ditutup dengan komitmen Aswin untuk menindaklanjuti aspirasi warga melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sejumlah kebutuhan yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat diperjuangkan dalam program pembangunan 2027 sesuai kewenangan pemerintah dan kemampuan anggaran.
