Pemko Batam Perkuat Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Batam, STB – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, dalam agenda Validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring, Kamis (18/6/2026).

Dalam paparannya, Firmansyah mengatakan salah satu fokus pembangunan Batam pada periode 2025-2029 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan teknologi digital, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kerja sama antarinstansi.

“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan sistem yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel,” ujar Firmansyah.

Ia menjelaskan, sebagai kota industri dan investasi, Batam menghadapi tantangan berupa meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut mengelola anggaran secara efisien dan meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemko Batam fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan sinergi dengan DPRD, BP Batam, pelaku usaha, dan masyarakat, serta memastikan belanja daerah lebih tepat sasaran, terutama untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, Pemko Batam juga terus mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan dan memperkuat sistem pengawasan agar penggunaan anggaran dapat dipantau dengan lebih baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan keterbukaan informasi publik terus diperkuat melalui sistem PPID dan aplikasi pengaduan masyarakat SP4N-LAPOR!.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala melalui website resmi masing-masing. Pemantauan pelaksanaan program dan anggaran juga dilakukan melalui aplikasi e-Monev yang dikembangkan Pemko Batam.

“Setiap laporan dan pengaduan masyarakat akan dipantau dan dilaporkan kepada pimpinan daerah untuk memastikan tindak lanjutnya berjalan dengan baik,” kata Rudi.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemko Batam berharap pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan mampu mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang lebih optimal.