Purwokerto, STB — Laju inflasi di wilayah Banyumas Raya pada Maret 2026 tercatat tetap terkendali meski mengalami kenaikan secara bulanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi di Purwokerto mencapai 0,68% (mtm), 1,10% (ytd), dan 3,31% (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi tahunan Februari 2026 yang mencapai 4,14%.
Sementara itu, Cilacap mencatat inflasi sebesar 0,70% (mtm), 1,08% (ytd), dan 3,51% (yoy), juga menunjukkan tren penurunan secara tahunan dibandingkan bulan sebelumnya.
Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Purwokerto, Christoveny, menjelaskan bahwa kenaikan inflasi secara bulanan dipengaruhi oleh faktor musiman, khususnya meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.
“Tekanan inflasi pada Maret terutama didorong oleh peningkatan permintaan masyarakat selama periode Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri. Namun demikian, secara umum inflasi masih berada dalam kisaran yang terkendali,” ujarnya.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi di kedua wilayah. Di Purwokerto, kenaikan harga beras, daging ayam ras, bensin, minyak goreng, serta tarif angkutan antarkota menjadi faktor pendorong utama. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan, tarif kereta api, serta beberapa komoditas pangan membantu menahan laju inflasi.
Adapun di Cilacap, inflasi dipicu oleh kenaikan harga beras, daging ayam ras, tarif angkutan antarkota, telur ayam ras, dan bensin. Di sisi lain, penurunan harga cabai rawit, emas perhiasan, dan bawang merah menjadi faktor penahan.
Christoveny menambahkan, selain faktor musiman, tekanan harga juga dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak goreng seiring tren harga minyak sawit mentah (CPO) global serta penyesuaian harga BBM non-subsidi pada awal Maret.
“Momentum mudik dan arus balik Lebaran turut meningkatkan kebutuhan transportasi, sehingga memberikan tekanan tambahan pada kelompok transportasi,” katanya.
Dalam menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Banyumas Raya terus memperkuat sinergi melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) dengan strategi 4K.
Berbagai langkah dilakukan, mulai dari pelaksanaan operasi pasar murah, pasar tani, hingga pemantauan harga dan ketersediaan pasokan di pasar tradisional, modern, serta SPBU. Selain itu, upaya peningkatan produksi pangan dan distribusi juga terus diperkuat.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi, termasuk melalui peningkatan produksi pangan, digitalisasi pertanian, serta kerja sama antar daerah agar stabilitas harga tetap terjaga,” tutupnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, inflasi di Banyumas Raya diharapkan tetap berada dalam sasaran nasional dan mampu menjaga daya beli masyarakat. (*)
