Purwokerto, STB – Sosok wakil presiden ideal yang mampu mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu hal penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, pun mengungkapkan empat kriteria utama yang harus dimiliki seorang wakil presiden.
Menurut Haedar, seorang wakil presiden tidak cukup hanya memiliki popularitas atau dukungan politik yang kuat. Figur yang menduduki jabatan tersebut harus mempunyai kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pernyataan tersebut disampaikan Haedar seusai menghadiri Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Jawa Tengah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas, Minggu (22/11).
Haedar menegaskan, kesamaan visi dan pandangan antara presiden dengan wakil presiden merupakan fondasi penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Keduanya harus memiliki arah kebijakan yang selaras sehingga tidak terjadi perbedaan pandangan yang dapat menghambat pelaksanaan program pemerintah.
“Kita sepenuhnya percaya pada Presiden Prabowo Subianto. Dan saya yakin sudah dilakukan, di mana memilih wapres yang tentu satu, sejalan, sepaham, sepandangan dengan Presiden,” ujar Haedar.
Ia kemudian menjelaskan empat kriteria yang perlu dimiliki seorang wakil presiden. Pertama, mempunyai kesamaan visi, pemikiran, dan pandangan dengan presiden. Keselarasan tersebut dinilai penting untuk memastikan pemerintahan berjalan secara efektif.
Kedua, memiliki jiwa kenegarawanan. Seorang wakil presiden harus mampu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok tertentu.
Ketiga, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dengan seluruh elemen bangsa. Sosok wakil presiden diharapkan mampu merangkul berbagai kelompok masyarakat tanpa membedakan latar belakang.
Keempat, memiliki hubungan dan relasi politik yang baik dengan berbagai kekuatan politik. Kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok dinilai menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat pemerintahan.
Haedar menilai jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi pendamping kepala negara. Lebih dari itu, seorang wakil presiden harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjalankan pemerintahan sekaligus menjaga persatuan nasional.
Pandangan tersebut juga menegaskan pentingnya kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga mengedepankan integritas, kebijaksanaan, dan kepentingan masyarakat luas. (*)
