Purwokerto, STB – Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk terlibat aktif dalam pembenahan data penerima bantuan sosial (bansos). Keterlibatan masyarakat hingga tingkat lingkungan dinilai penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul saat bertemu masyarakat dalam kegiatan di Sasana Krida GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu (1/11) malam.
Di hadapan para pengurus RT/RW, perangkat desa, agen perlindungan sosial, dan unsur pilar sosial, Gus Ipul menekankan pentingnya membangun data sosial ekonomi yang akurat dan terpadu.
“Presiden mengajak kita memulai data diperbaiki, datanya tunggal, datanya satu, dijadikan perjuangan bersama. Mari kita mulai kerja dari data,” katanya.
Menurutnya, RT dan RW memiliki posisi strategis dalam pembenahan data karena mengetahui secara langsung kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing. Melalui keterlibatan mereka, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai warga yang benar-benar membutuhkan bantuan, termasuk masyarakat yang kondisi ekonominya mengalami perubahan.
Pembenahan tersebut dilakukan melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Prosesnya melibatkan pemerintah desa dan kelurahan, pemerintah daerah, hingga Badan Pusat Statistik (BPS), dengan membuka ruang partisipasi masyarakat.
Selain mengajak masyarakat memperbaiki data bansos, Gus Ipul juga menegaskan bahwa Kemensos terus melakukan pembenahan terhadap data penerima bantuan yang terindikasi terkait aktivitas judi online (judol). Namun, data tersebut tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa penerima bansos benar-benar melakukan aktivitas judi online.
Data tersebut menjadi perhatian pemerintah karena bantuan sosial diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan tujuan program perlindungan sosial. Kemensos akan melakukan pendalaman dan verifikasi, termasuk melalui pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan siapa pihak yang melakukan transaksi tersebut.
“Dari data yang kita terima dari PPATK, kita dalami, kemudian kita sisir, dan kita terus berusaha memastikan bahwa penerima bansos yang terindikasi main judi online, kita beri kesempatan untuk melakukan klarifikasi,” kata Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, proses verifikasi penting dilakukan karena rekening penerima bantuan belum tentu digunakan oleh pemilik rekening yang bersangkutan. Ada kemungkinan transaksi dilakukan anggota keluarga lain yang menggunakan rekening tersebut.
Karena itu, Kemensos membuka ruang klarifikasi bagi keluarga penerima manfaat yang namanya masuk dalam data indikasi transaksi judol. Langkah ini dilakukan agar kebijakan terkait bantuan sosial tidak hanya berdasarkan pencocokan data administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan fakta di lapangan.
Gus Ipul berharap pengurus RT dan RW dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pembaruan data sosial ekonomi masyarakat. Mereka diharapkan aktif memberikan informasi apabila terdapat perubahan kondisi warga di lingkungannya.
Pembenahan data bansos tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, kemensos berupaya memastikan penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, sekaligus mencegah penyalahgunaan program bantuan pemerintah. (*)
