Bukan Membatasi Kritik, Li Claudia Dorong Komunikasi Terbuka dengan Media

Batam, STB – Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Li Claudia Chandra mendorong terbangunnya komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan insan pers.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan silaturahmi dan komunikasi dengan pemimpin redaksi serta jurnalis di Batam.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan, komunikasi yang sehat antara pemerintah dan media penting untuk memastikan informasi mengenai kebijakan dan pembangunan Batam dapat diterima masyarakat secara utuh.

Menurut Ariastuty, silaturahmi yang dibangun Li Claudia bukan dimaksudkan untuk membatasi kritik media terhadap pemerintah.

“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami,” ujar Ariastuty dalam keterangan yang diterima, Jumat (28/8/2026).

Kritik tetap diperlukan

Ariastuty menegaskan, pemerintah tetap menghargai media yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis.

Menurut dia, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi serta perbaikan.

Namun, ia berharap pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat tetap mengedepankan prinsip jurnalistik, seperti akurasi, verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan.

“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat—ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan,” katanya.

Ia menilai, kritik yang disampaikan berdasarkan data dan proses jurnalistik yang kuat justru dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah sekaligus membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh.

Pemerintah siap dikonfirmasi

Di sisi lain, Ariastuty mengatakan pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi dan ruang konfirmasi kepada media.

Karena itu, komunikasi yang baik dinilai penting agar informasi mengenai kebijakan maupun pembangunan Batam dapat disampaikan secara lengkap.

“Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan,” ujarnya.

Menurut Ariastuty, kritik yang disampaikan media juga akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

“Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi,” lanjutnya.

Tak ingin media hanya memuji

Ariastuty menegaskan, hubungan kemitraan antara pemerintah dan media bukan berarti pemerintah mengharapkan pemberitaan yang selalu positif.

Sebaliknya, BP Batam membutuhkan media yang tetap independen, kritis, dan profesional dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional,” kata Ariastuty.

Ia menambahkan, kritik yang didukung data serta melalui proses verifikasi dan konfirmasi dapat membantu pemerintah mengetahui persoalan yang perlu dibenahi.

“Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah,” imbuhnya.

Ariastuty berharap komunikasi antara pemerintah dan media tidak hanya terjalin ketika muncul persoalan.

Menurut dia, komunikasi sejak awal dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan kebijakan sekaligus memberi kesempatan bagi media menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dirasakan masyarakat.

“Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal. Pemerintah bisa menjelaskan kebijakan, media bisa menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Ia menilai, komunikasi yang terbuka pada akhirnya bukan sekadar untuk membangun hubungan baik antara pemerintah dan media.

Lebih dari itu, komunikasi tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem informasi publik yang sehat, sehingga pemerintah terbuka memberikan penjelasan, media tetap menjalankan fungsi kontrol secara profesional, dan masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas.