DELISERDANG, STB — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan pers memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari menyampaikan informasi, mengawal kebijakan pemerintah, hingga menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Hal itu disampaikan Surya saat membuka Workshop dan Musyawarah Daerah (Musda) VI Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sumatera Utara di Aula Dispora Sumut, Jalan Pancing, Deliserdang, Selasa (3/11/2026).
Menurut Surya, pemerintah membutuhkan partisipasi berbagai elemen masyarakat, termasuk insan pers, agar program dan kebijakan pembangunan dapat diketahui sekaligus diawasi publik.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, agar program dan kebijakan pembangunan dapat diketahui, dipahami, dan diawasi oleh masyarakat,” kata Surya.
Ia menilai kritik dan masukan yang disampaikan secara profesional merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemberitaan yang berimbang, lanjutnya, dapat membantu pemerintah mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menjadi bahan perbaikan kebijakan dan pelayanan publik.
Surya juga menekankan pentingnya hubungan pemerintah dan pers yang dibangun atas dasar keterbukaan serta saling menghormati, tanpa mengabaikan tanggung jawab dan fungsi masing-masing.
Pemerintah, menurutnya, berkewajiban menyediakan informasi publik secara transparan, sementara pers harus tetap menjaga independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Ia berharap IJTI Sumut turut berkontribusi memperkenalkan potensi daerah, seperti pariwisata, kekayaan budaya, ekonomi kreatif, dan peluang pembangunan lainnya. Namun, pers juga diharapkan tetap memberi ruang bagi suara masyarakat serta berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian.
“Pemerintah semakin terbuka, media semakin profesional, dan masyarakat semakin cerdas dalam menerima serta memanfaatkan informasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan menyoroti perubahan lanskap informasi seiring perkembangan teknologi. Menurutnya, penyebaran informasi kini tidak lagi didominasi media massa karena setiap orang dapat mengumpulkan dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform.
Herik mengatakan keterbukaan informasi diperlukan agar publik tidak keliru dalam memahami suatu peristiwa. Ia juga menyoroti jeda antara terjadinya peristiwa dan keluarnya konfirmasi dari pihak berwenang yang dapat memunculkan spekulasi hingga fitnah.
Ia menegaskan IJTI mendorong praktik jurnalisme yang mengutamakan verifikasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, bukan semata-mata mengejar kecepatan pemberitaan.
Dalam peliputan bencana, misalnya, jurnalis diharapkan mampu menghadirkan informasi yang memberi harapan dan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar berlomba menjadi pihak pertama yang menyampaikan berita.
