Amsakar Usulkan Aturan Khusus Kependudukan untuk Batam

Batam, STB– Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengusulkan adanya aturan khusus atau lex specialis di bidang administrasi kependudukan untuk Kota Batam. Usulan itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Graha Kepri, Batam, Rabu (8/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Amsakar didampingi Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, serta para kepala daerah se-Kepulauan Riau.

Amsakar mengatakan, Batam menghadapi tantangan karena jumlah penduduk terus bertambah akibat tingginya arus perpindahan penduduk dari berbagai daerah.

“Berdasarkan data Ditjen Dukcapil, Batam menjadi daerah dengan tingkat migrasi tertinggi kedua di Indonesia setelah Bekasi,” kata Amsakar.

Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang tinggi mulai berdampak pada kebutuhan air bersih, listrik, perumahan, hingga pelayanan publik.

Karena itu, Amsakar menilai Batam memerlukan aturan khusus agar pengendalian arus penduduk dapat dilakukan tanpa mengurangi hak masyarakat.

“Batam membutuhkan aturan khusus di bidang administrasi kependudukan agar pengendalian migrasi bisa dilakukan dengan lebih baik,” ujarnya.

Selain membahas kependudukan, Amsakar juga menyampaikan perkembangan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih di Batam. Ia mengatakan, pemerintah telah menyiapkan lahan sekitar 18 hingga 19 hektare untuk proyek tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan berbagai masukan dari Pemerintah Kota Batam akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai pengelolaan kependudukan dan tata ruang di Batam perlu terus diperkuat agar pertumbuhan kota dapat berjalan lebih teratur. Sementara Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mendorong percepatan penyelesaian persoalan pertanahan guna mendukung iklim investasi di daerah.