Batam, STB – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2027 harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Amsakar, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari hasil pembangunan dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Amsakar saat memberikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dalam rapat paripurna di DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026).
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar.
Ia mengatakan, penyusunan APBD 2027 akan mengutamakan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap program pemerintah juga harus memiliki target dan indikator kinerja yang jelas.
Sejumlah sektor menjadi prioritas dalam APBD 2027, di antaranya pembangunan jalan dan drainase, pendidikan, kesehatan, penanganan banjir, pengelolaan sampah, serta pengembangan ekonomi masyarakat.
Pemko Batam juga akan mendorong pemerataan pembangunan, termasuk di wilayah hinterland atau pulau-pulau penyangga.
Di bidang pendidikan, pemerintah menyiapkan bantuan dan beasiswa bagi siswa kurang mampu, bantuan seragam sekolah, pembangunan ruang kelas baru, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar.
Sementara di sektor kesehatan, Pemko Batam akan memperkuat program Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan fasilitas puskesmas dan RSUD Embung Fatimah, serta memastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan.
Untuk penanganan banjir, pemerintah akan melakukan pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi saluran, pengendalian sedimentasi, hingga penguatan sistem pompa di kawasan rawan banjir.
Adapun pengelolaan sampah akan diperkuat melalui pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R), penambahan armada pengangkutan, serta pengembangan fasilitas di tempat pemrosesan akhir (TPA).
Di sektor ekonomi, Pemko Batam juga berupaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperkuat UMKM, dan membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.
Amsakar menyebutkan, Pemko Batam telah menandatangani nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk mendorong penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.
Ia berharap pembahasan APBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan secara terbuka dan konstruktif sehingga anggaran yang ditetapkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” kata Amsakar.
