Batam, STB – Pemerintah Kota (Pemko) Batam membentuk tim untuk mendalami persoalan ketenagakerjaan yang dialami 1.025 pekerja PT Ghim Li Indonesia.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, pemerintah akan mengawal penyelesaian persoalan tersebut, termasuk memastikan seluruh hak pekerja tetap diperjuangkan.
Hal itu disampaikan Amsakar saat menerima ratusan pekerja PT Ghim Li di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (16/9/2026).
Amsakar meminta para pekerja tetap tenang dan mempercayakan proses penyelesaian kepada pemerintah.
“Percaya kepada pemerintah ya, Insya Allah, kita akan cari jalan keluar terbaik,” kata Amsakar.
Aktivitas produksi PT Ghim Li Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri Tunas, Batam Kota, diketahui berhenti sejak 7 September 2026.
Kondisi tersebut berdampak terhadap 1.025 pekerja, baik karyawan tetap maupun pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Berdasarkan pendataan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, para pekerja belum mendapatkan kepastian terkait pembayaran gaji Agustus 2026 dan hak ketenagakerjaan lainnya.
Untuk menelusuri persoalan tersebut, Pemko Batam akan membentuk tim investigasi yang berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Tim juga akan mendalami informasi mengenai perubahan status perusahaan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta perpindahan alamat hukum perusahaan dari Batam ke Bekasi, Jawa Barat.
“Kita tidak ingin perusahaan lepas tangan. Hak-hak bapak dan ibu harus kita perjuangkan,” tegas Amsakar.
Sementara itu, Ketua PC SPAI FSPMI Kota Batam, Hartono, mengatakan para pekerja membutuhkan kejelasan mengenai kondisi perusahaan dan pembayaran hak-hak mereka.
Ia berharap pemerintah dapat memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pihak manajemen agar persoalan tersebut segera mendapatkan penyelesaian.
“Intinya kami mengadukan nasib. Kalau bisa, manajemen dipanggil untuk hadir dan memperjelas sebenarnya apa yang terjadi di PT Ghim Li,” ujar Hartono.
Amsakar memastikan Pemko Batam akan terus mengawal persoalan tersebut hingga menemukan titik terang. Pemerintah juga memastikan pembiayaan BPJS bagi para pekerja tetap ditanggung di tengah
