Batam, STB – Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam memetakan 167 titik banjir yang perlu ditangani. Dari jumlah tersebut, 33 titik menjadi tanggung jawab BP Batam, sementara sisanya ditangani Pemko Batam.
Pembagian tugas itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Antisipasi dan Pengendalian Banjir Kota Batam yang dipimpin Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (1/10/2026).
Amsakar mengatakan, penanganan banjir merupakan salah satu dari 15 program prioritas pemerintahannya bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Karena itu, penanganannya harus berdasarkan data dan kondisi di lapangan.
“Kami membicarakan empat hal kunci, yakni identifikasi titik prioritas, pemetaan kondisi, pembagian tugas antara Pemko dan BP Batam, serta langkah konkret tindak lanjutnya,” kata Amsakar.
Menurutnya, pembagian wilayah kerja penting agar penanganan banjir tidak tumpang tindih. Camat dan lurah juga diminta terus memperbarui data titik banjir di wilayah masing-masing.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Bengkong Swadebi. Kawasan tersebut merupakan daerah rendah yang menjadi titik pertemuan aliran air dari tiga wilayah. Salah satu aliran terbesar berasal dari kawasan Cahaya Garden.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemko Batam dan BP Batam sepakat membangun kolam retensi dan rumah pompa di bagian hilir. Infrastruktur tersebut diharapkan bisa menampung sekaligus mengatur aliran air agar lebih terkendali.
Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra menambahkan, data titik banjir harus terus diperbarui karena kondisi kawasan Batam berubah seiring perkembangan permukiman.
“Data awal yang dihimpun dari lapangan terus dinamis seiring berkembangnya kawasan permukiman. Karena itu, evaluasi terhadap titik yang sudah ditangani tahun lalu harus memastikan tempat tersebut benar-benar bebas banjir,” ujar Li Claudia.
Selain penanganan banjir, Amsakar meminta camat dan lurah rutin memetakan persoalan lingkungan lainnya, seperti jalan berlubang dan penerangan jalan. Data tersebut akan digunakan pemerintah untuk menentukan langkah penanganan di masing-masing wilayah.
Amsakar juga meminta perkembangan penanganan banjir disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar warga mengetahui program yang sedang dan akan dikerjakan pemerintah.
