Batam, STB – Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan penyiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan dialog bersama masyarakat.
Lahan yang disiapkan untuk pembangunan sekolah tersebut memiliki luas sekitar 18,5 hektare dan berada di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam.
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan, setiap tahapan penyiapan lahan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum sekaligus menghormati hak masyarakat.
“Setiap pembangunan perlu dilakukan melalui komunikasi terbuka yang baik. Sejak awal, BP Batam memilih mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif guna mendengar langsung aspirasi masyarakat sekitar kawasan Sekolah Terintegrasi Merah Putih,” kata Ariastuty, Minggu (16/8/2026).
BP Batam temui warga
Ariastuty mengatakan, BP Batam telah beberapa kali melakukan pertemuan dan dialog langsung dengan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
Salah satu pertemuan dilakukan bersama Wakil Kepala BP Batam pada 21 Juli 2026 di Kantor Pemerintah Kota Batam.
Dalam proses pendataan, terdapat empat warga yang menyampaikan klaim atas sebagian lahan yang masuk dalam rencana pembangunan sekolah.
BP Batam, kata Ariastuty, memberikan kesempatan kepada warga untuk menunjukkan dokumen atau bukti legalitas yang menjadi dasar penguasaan maupun kepemilikan lahan.
“BP Batam menghormati setiap penyampaian warga tersebut dan memberikan ruang untuk menunjukkan dokumen yang menjadi dasar penguasaan atau kepemilikan atas lahan dimaksud,” ujarnya.
Menurut dia, dokumen yang disampaikan warga selanjutnya akan diverifikasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga saat ini, dua dari empat warga telah menyerahkan dokumen untuk menjalani proses verifikasi.
Sementara itu, dua warga lainnya masih diberikan ruang untuk menyampaikan dokumen atau bukti persuratan yang dapat menjadi dasar penguasaan maupun kepemilikan lahan.
Jika hasil verifikasi nantinya menunjukkan adanya hak masyarakat yang diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelesaiannya akan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
“BP Batam berkomitmen menghormati setiap hak masyarakat. Seluruh proses penyiapan lahan kami pastikan berjalan adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” kata Ariastuty yang akrab disapa Tuty.
Soal pematokan lahan
Tuty juga menanggapi informasi yang beredar di media sosial mengenai aktivitas pematokan lahan di kawasan tersebut.
Ia menjelaskan, personel Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam berada di lokasi untuk menjalankan fungsi pengamanan terhadap area HPL yang menjadi lokasi pembangunan sekolah.
“Terkait informasi mengenai pematokan, kami memastikan bahwa keberadaan personel Ditpam di lokasi merupakan bagian dari pelaksanaan pengamanan area HPL sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki,” jelasnya.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak langsung menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.
Masyarakat diminta memperoleh informasi secara utuh dan melakukan verifikasi sebelum menyebarkan atau mengambil kesimpulan terkait proses penyiapan lahan.
Sekolah untuk anak-anak Rempang-Galang
Sekolah Terintegrasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Batam.
Karena itu, BP Batam memastikan proses penyiapan lahan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek komunikasi, kepastian hukum, serta hak masyarakat.
BP Batam juga menyatakan akan terus membuka ruang dialog selama proses penyiapan lahan berlangsung.
Seluruh tahapan, menurut BP Batam, dilakukan dengan mengedepankan musyawarah dan berpedoman pada prosedur hukum yang berlaku.
Tuty berharap keberadaan sekolah tersebut nantinya dapat memberikan akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi anak-anak di wilayah Rempang-Galang.
“Selain dilengkapi sarana dan prasarana yang baik, sekolah ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi anak-anak di Rempang-Galang sesuai dengan ketentuan program,” ujarnya.
“Harapan kami adalah bagaimana anak-anak tersebut mendapat jaminan pendidikan yang layak untuk bekal menghadapi era yang semakin maju,” kata Tuty.
