Batam, STB – Ratusan bupati dari seluruh Indonesia menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (18/1/2026).
Rakernas ini menjadi momentum penting bagi pemerintah kabupaten untuk menyuarakan keprihatinan atas menguatnya kebijakan pusat yang dinilai membatasi ruang gerak otonomi daerah, terutama dalam pengelolaan fiskal.
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menegaskan bahwa kabupaten merupakan ujung tombak pelayanan publik. Menurutnya, tren sentralisasi kebijakan dalam beberapa tahun terakhir berpotensi melemahkan daerah.
“Kalau kewenangan daerah terus dipersempit, khususnya fiskal, maka pelayanan ke masyarakat akan terganggu. Kabupaten harus diberi ruang yang adil untuk mengelola pembangunan,” ujar Bursah.
Ia juga mengkritik kebijakan fiskal nasional yang dinilai kurang menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Bursah menilai, penyaluran dana langsung ke daerah akan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam Rakernas ini, Apkasi juga mendorong kolaborasi dengan berbagai mitra strategis. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan dukungan terhadap program daerah, mulai dari Peremajaan Sawit Rakyat, pengembangan SDM, hingga penanganan stunting dan ketahanan pangan.
Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) bersama Apkasi meluncurkan Digikab by Bale, sebuah platform digital untuk mendorong transformasi layanan publik dan penguatan ekonomi kabupaten, khususnya sektor UMKM.
Sebagai bagian dari peringatan 25 tahun Apkasi, organisasi ini juga meluncurkan buku “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten” yang memuat berbagai inovasi daerah dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami ingin menunjukkan bahwa daerah tidak hanya bergantung pada dana pusat, tapi juga mampu berinovasi di tengah keterbatasan,” kata Bursah.
Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menekankan pentingnya daerah mulai mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dengan mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis ekonomi hijau dan biru.
Rakernas XVII Apkasi 2026 ditutup dengan kegiatan sosial berupa penyerahan santunan kepada anak yatim dan dhuafa di Batam, sebagai wujud kepedulian dan komitmen Apkasi terhadap kesejahteraan masyarakat.
