Batam, STB – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025). Forum ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dan dihadiri pejabat kementerian, kepala daerah, serta anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Amsakar menyebut keikutsertaan daerah dalam Rakornas ini penting untuk menyatukan arah kebijakan pusat dan pelaksanaan program di lapangan. Ia menekankan komitmen Batam dalam memperluas akses keuangan formal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan masyarakat rentan.
“Pemerintah Kota Batam terus berupaya membuka ruang akses keuangan yang lebih luas, khususnya bagi UMKM dan koperasi. Dukungan TPAKD sangat membantu dalam mempercepat program ekonomi yang berkeadilan,” ujar Amsakar.
Ia menambahkan bahwa berbagai program pemberdayaan ekonomi di Batam telah berjalan, seperti penguatan koperasi, pendampingan UMKM, serta sosialisasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Menurutnya, kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci agar manfaat program tidak hanya berhenti di level kebijakan.
“Kami mendukung penuh arahan pemerintah pusat. Sinergi harus berjalan agar inklusi keuangan benar-benar dirasakan masyarakat di akar rumput,” tegasnya.
Rakornas ini juga dihadiri Menteri Pariwisata, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ketua Komisi XI DPR RI, Wakil Mendagri, Wakil Menteri Koperasi, serta kepala daerah dari berbagai provinsi dan kota/kabupaten.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam arahannya menegaskan bahwa perluasan akses keuangan merupakan bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional. Inklusi keuangan kini menjadi indikator penting dalam pembangunan dan sudah masuk dalam RPJMN, RPJPN 2025–2045, hingga RPJPD daerah.
“Inklusi keuangan adalah salah satu indikator utama stabilitas ekonomi makro dan sudah terintegrasi dalam dokumen pembangunan nasional serta daerah,” kata Airlangga.
Pemerintah berharap Rakornas ini mendorong percepatan akses layanan keuangan di seluruh wilayah, memperkuat ekosistem ekonomi daerah, dan menciptakan pembangunan yang inklusif menuju Indonesia Emas 2045.
