Batam, STB – Guna menggali informasi lebih tentang persoalan ketenagakerjaan khususnya menyangkut ketersediaan lapangan pekerjaan yang menjadi “momok” di Kota Batam, Amsakar Achmad menggelar pertemuan dengan perwakilan HRD (Human Resource Development) dari sejumlah perusahaan terkemuka yang ada di Kota Batam, di bilangan Batam Center, Selasa (29/10/2024) malam.
Melalui pertemuan ini, Calon Wali Kota Batam Nomor Urut 2 tersebut, ingin mendengar lebih jauh segala dinamika yang terjadi di perusahaan. Termasuk di dalamnya jumlah kebutuhan tenaga kerja di sejumlah sektor khususnya di bidang shipyard dan oil & gas, serta sejumlahpersoalan yang dihadapi oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
Amsakar dalam pembukanya, menyebut, persoalan tenaga kerja di Kota Batam adalah salah satu konsen prioritasnya ke depan.
“ASLI (Amsakar-Li Claudia, red) memberikan konsen yang begitu besar pada sektor ketenagakerjaan. Karena hal ini adalah salah satu dari tujuh program prioritas. Atas hal itu, patut bagi kami mendengar langsung dari praktisi yang terlibat langsung dalam hal ini,” kata Amsakar.
Dari berbagai hasil survei, jelas Amsakar, masyarakat Kota Batam menginginkan pemimpin ke depan dapat betul-betul memperhatikan sektor ketersediaan lapangan pekerjaan yang menjadi masalah krusial di Kota Batam beberapa waktu belakangan ini.
“Padahal, beberapa waktu terakhir ini, tren investasi ini meningkat, tapi tren pengangguran terbuka juga turut meningkat. Setelah kita telaah, ternyata banyak perusahaan yang menyerap tenaga kerja dari luar daerah,” papar dia.
Atas hal itu, sambung Amsakar, nantinya ia ingin membuat sebuah Peraturan Wali Kota (Perwako), agar bisa mengurai secara berkala persoalan ini.
“Dimana setiap perusahaan yang berinvestasi di Kota Batam, harus merekrut 10 sampai 20 persen tenaga kerja lokal. Kita harap, kebijakan ini dapat menjadi salah satu cara penyelesaiannya,” ucap dia.
Daniel, salah seorang praktisi HRD, pada kesempatan ini menjelaskan, sejauh ini sejumlah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, selalu memberikan kesempatan bagi warga di sekitar perusahaan untuk dapat bekerja.
“Sepengalaman saya selama ini, anak di sekitar perusahaan, selalu kita rekrut untuk tenaga kerja khususnya bagi mereka yang unskill. Namun, kami yang tergabung dalam forum HRD Batam ini, melihat, belakangan ada oknum yang menjadikan kebutuhan tenaga kerja ini sebagai ladang bisnis. Itu masalah yang kami alami saat ini,” jelas dia.
“Atas hal itu kami berharap, ke depan pihak terkait dapat mengecek ke lapangan untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan berapa banyak perusahaan yang telah merekrut tenaga kerja bagi warga sekitar perusahaan,” sambung dia.
Daniel menambahka , di dunia shipyard saat ini, kebutuhan tenaga kerja terbilang cukup tinggi, khususnya untuk empat posisi yakni sebagai welder, fitter, painter dan blaster.
“Namun saat ini, sejumlah perusahaan saat ini banyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan ini. Agar ini bisa terpenuhi, kami harap ke depan akan ada sinergitas antara pemerintah dan LPK agar banyak mempersiapkan skill para tenaga kerja tersebut,” kata dia.
Daniel menyebut, untuk mewujudkan rencana itu memang dibutuhkan biaya yang cukup besar, lantaran alat yang digunakan dalam pelatihan terbilang cukup mahal. Belum lagi hal yang menyangkut lainnya.
“Disitulah pemerintah memainkan perannya. Pemerintah bisa melibatkan perusahaan dengan CSR-nya untuk pengadaan alat. Termasuk di dalamnya tenaga skill untuk melatih mereka. Kombinasi ini akan membuat persoalan ini dapat diurai nantinya,” jelas dia.
Kemudian, para praktisi HRD yang hadir pada pertemuan ini, memberikan gambaran, tahun 2025 mendatang, setidaknya di Kota Batam dan Provinsi Kepri, dibutuhkan tenaga kerja sebanyak lebih kurang 30 ribu orang guna memenuhi industri shipyard, serta oil and gas.
Mendengar pemaparan tersebut, Amsakar menilai ada potensi besar di masa mendatang agar program prioritas yang ASLI dengungkan di pelbagai kesempatan dapat direalisasikan.
“Ini angka yang cukup besar, dan apabila langkah alternatif ini dapat dijalankan pemerintah ke depan, setidaknya secara perlahan angka pengangguran terbuka yang selama ini menjadi persoalan di Kota Batam dapat kita selesaikan secara berkala di masa mendatang. Kita mesti optimalkan BLK yang ada, bersinergi dengan stakeholder lainnya agar ini bisa berjalan,” jelas Amsakar.
“Saya berharap, nantinya sumbangsih pemikiran dari para praktisi HRD terus dapat diberikan kepada saya. Agar banyak formula yang dapat kita lakukan,” tutup Amsakar.
Turut hadir dalam pertemuan ini Ketua Umum DPP GARPU Pietra Machreza Paloh dan Dewi Socowati.
