Batam Kembali Raih WTP ke-14, Pendapatan Daerah Tahun 2025 Capai Rp4,14 Triliun

Batam, STB – Pemerintah Kota Batam kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (10/6/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin dan dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad serta Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.

Dalam kesempatan itu, Amsakar menyerahkan dokumen pertanggungjawaban APBD 2025 kepada DPRD Kota Batam untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Batam kembali meraih opini WTP untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Ini menunjukkan laporan keuangan daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan memenuhi ketentuan yang berlaku,” kata Amsakar.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Kepulauan Riau, pendapatan daerah Kota Batam pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp4,14 triliun atau 96,48 persen dari target Rp4,29 triliun.

Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,25 triliun, pendapatan transfer Rp1,88 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10,71 miliar.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp4 triliun atau 90,44 persen dari total anggaran Rp4,43 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut, APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 mencatat surplus sebesar Rp137,91 miliar.

Selain itu, posisi keuangan Pemko Batam per 31 Desember 2025 menunjukkan total aset mencapai Rp11,23 triliun, dengan ekuitas sebesar Rp11,06 triliun.

Amsakar juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Batam atas dukungan dan sinergi dalam pengelolaan keuangan daerah. Meski kembali meraih opini WTP, Pemko Batam tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK.

“Semoga pembahasan Ranperda ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam,” ujarnya.