Daerah  

DPC PERADI Purwokerto Buka Ruang Pertukaran Wawasan Hukum Lintas Negara

Purwokerto, STB – DPC PERADI Purwokerto menggelar diskusi hukum bersama praktisi hukum asal Tiongkok, Prof. Xiaonian Li, di Kantor DPC PERADI Purwokerto, Selasa (17/11). Diskusi tersebut membahas perbandingan sistem peradilan, pengaturan profesi advokat, hingga kewajiban bantuan hukum di Indonesia dan Tiongkok.

Kegiatan yang diikuti puluhan anggota DPC PERADI Purwokerto dan peserta magang itu berlangsung interaktif. Para peserta aktif menyampaikan pertanyaan dan bertukar pandangan mengenai praktik hukum serta dinamika profesi advokat di kedua negara.

Dalam pemaparannya, Prof. Xiaonian Li menjelaskan bahwa struktur peradilan di Tiongkok memiliki sejumlah kemiripan dengan Indonesia. Sistem peradilan di negara tersebut terdiri atas Supreme Court sebagai lembaga peradilan tertinggi, Middle Court di tingkat provinsi, serta District Court di tingkat kabupaten atau kota.

Meski demikian, terdapat perbedaan dalam pembagian kewenangan dan jenis lembaga peradilan. Tiongkok tidak memiliki peradilan agama seperti di Indonesia, tetapi mempunyai sejumlah pengadilan khusus, di antaranya Maritime Court yang menangani sengketa kemaritiman dan Finance Court untuk perkara di sektor keuangan dan perdagangan.

Dalam pembagian kewenangannya, sengketa transportasi laut ditangani Maritime Court, sedangkan sengketa transportasi darat menjadi kewenangan pengadilan umum atau General Court.

Selain sistem peradilan, diskusi juga mengulas ketentuan mengenai profesi advokat di Tiongkok. Prof. Xiaonian Li menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan hukum bukan satu-satunya jalur untuk menjadi advokat di negara tersebut. Advokat juga memperoleh perlindungan dalam menjalankan profesinya, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum.

Hal lain yang menjadi perhatian peserta adalah kewajiban advokat di Tiongkok untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau probono. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab sosial advokat dalam memberikan akses terhadap keadilan.

Sementara dalam aspek kode etik, advokat dilarang memberikan janji maupun informasi yang menyesatkan kepada klien. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran dan denda, bahkan sanksi pidana berupa hukuman penjara sesuai aturan yang berlaku.

Ketua DPC PERADI Purwokerto, Happy Sunaryanto, S.H., M.H., mengatakan diskusi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas wawasan anggota melalui pertukaran pengalaman dengan praktisi hukum dari negara lain.

“Ini merupakan sharing sekaligus diskusi untuk saling bertukar pikiran dengan advokat asing. Harapannya, melalui kegiatan ini bisa membuka pemikiran dan gagasan baru bagi para advokat, sekaligus menjadi kesempatan untuk membangun kerja sama dalam bidang keilmuan dunia advokat,” jelas Happy.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan sebagai sarana peningkatan kapasitas dan wawasan anggota PERADI. Menurutnya, kesempatan tersebut juga penting bagi peserta magang untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan profesi advokat dalam perspektif internasional.

Melalui kegiatan ini, DPC PERADI Purwokerto mendorong pertukaran pengetahuan lintas negara sebagai bagian dari pengembangan kapasitas dan profesionalisme advokat dalam menghadapi perkembangan dunia hukum. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *