Batam, STB – DPRD Kota Batam menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Serang, Banten, yang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026). Pertemuan ini tak sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu dan kualitas rekomendasi dalam pembahasan LKPj.
Rombongan DPRD Serang yang dipimpin Ketua Pansus LKPj, Azwar Anas, disambut anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Arlon Verysto, di ruang rapat serba guna DPRD Batam.
Dalam sambutannya, Arlon menegaskan bahwa pembahasan LKPj di DPRD Batam saat ini juga tengah berjalan dan ditargetkan rampung sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Ia menyebut, disiplin waktu menjadi kunci agar rekomendasi DPRD dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“LKPj Wali Kota Batam saat ini masih dalam proses pembahasan dan kita targetkan selesai tepat waktu. Ini penting agar hasil evaluasi DPRD bisa segera diimplementasikan,” ujarnya.
Tak hanya soal waktu, Arlon juga menekankan bahwa substansi rekomendasi menjadi hal krusial dalam pembahasan LKPj. Menurutnya, rekomendasi DPRD harus konkret, aplikatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia mencontohkan salah satu rekomendasi DPRD Batam pada pembahasan LKPj sebelumnya yang telah direalisasikan, yakni penggunaan bahasa Melayu dalam pengumuman di Bandara Hang Nadim sebagai bagian dari penguatan identitas daerah.
“Rekomendasi tidak boleh normatif saja, tapi harus jelas dan bisa dijalankan. Itu yang terus kami dorong dalam setiap pembahasan LKPj,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPj DPRD Serang, Azwar Anas, mengakui bahwa kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkaya referensi dalam menyusun rekomendasi yang lebih tajam dan tepat sasaran.
“Kami ingin melihat bagaimana DPRD Batam merumuskan rekomendasi LKPj yang tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar berdampak. Ini penting karena kami juga sedang berpacu dengan waktu,” katanya.
Pertemuan ini menjadi ruang diskusi terbuka antar dua lembaga legislatif daerah dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Harapannya, pembahasan LKPj tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi mampu menghasilkan evaluasi yang kritis, terukur, dan berorientasi pada perbaikan kinerja pemerintah.
